Operasi Militer di Papua, Perlukah?

Sejarahnya kelompok OPM menyatakan untuk minta merdeka. PBB sudah menyatakan Papua bagian dari kerajaan Tidore dulunya, Papua itu bagian bangsa Indonesia. Di daerah basis teror, suku dani itu dari Komoru lain sudah menyatakan Indonesia tapi militansi mereka sudah minta merdeka. Tadinya di Manokwari tahun 1963 masih ada. Sekarang teror terogranisir tapi mereka punya kekuatan dari TNI yang direbut, diperlukan operasi besar-besaran. Yang didepan akan menyatakan kemerdekaan bagi Papua Barat mereka sudah sparatis bukan teroris, untuk menunjukan eksistensi. Sudah ada politik dan sudah ada militer. Jadi untuk itu dibuat operasi militer, tugas tentara bukan polisi menghadapi isu internasional. Kalau sudah internasional ditakutkan ada kelompok yang ingin memecah Indonesia. Untuk tu perlu operasi teror, sudah tingkat teror.

Menurut stevanus sebagai tokoh adat dan intelektual pertama di daerah itu menyampaikan bela sungkawa yang membangun di alam untuk pembangunan, ia berharap pihak TNI untuk melakukan pengejaran kepada pelaku kekerasan, bukan hanya terjdi pada 31 orang, belum ada mahasiswa yang selalu terjadi di kamasan, belum permerkosaan, belum yang lain, baik sparatis perintah Jokowi pada TNI, tokoh adat, tokoh masyarakat punya yang pro dan kontra. Solusi dari stevanus dalam sejarah 1965 kelompok oposisi tidak pernah habis sehingga pemerintah sudah maksimal. Harus duduk bersama, jadi TNI tetap melaksanakan tugas tapi jangan untuk memperuncing lebih baik duduk kembali tanya pada kepala suku, pendekatan hati 

Penembakan ini terjadi karena ada pembangunan, 31 orang korban dalam sejarah orang ditembak ini bukan sparatis ini sudah kejahatan dunia. Masyarakat respon kebijakan perintah, dibangun pasar mama - mama, jalan di pegunungan tegah, mereka sudah ingin minta jalan. Masih ada penembakan itu kejahatan dunia yang perlu dikaji lebih dalam. 1962 sejarah mmiliter bendera berkibar di Papua, masa pepera 1968 itu terjadi dan Papua masuk pada pangkuan ibu pertiwi. Dari sekian tahun dari 1963, suku kamoro, bendera berkibar, sekian tahun orang Komoro tidak menerima politik apapun. 58 desa di pesisir pantai, di selatan papua.

Kivlan Zein bertugas di Papua dari tahun 1972 sampai 1982 sebagai tim kampanye, masih intens mengikuti sampai terjadi teror tahun 2018, pada tahun 1977 juga pernah terjadi pos dihantam, polisi dibakar hidup-hidup di kondini. Wilayah Papua Barat sudah Nasional, merauke sudah nasionalis, wamena yang ada sekitar duga, mulaga, puncak jaya terisolir. Jangan sampai kejadian timor-timor dulu dialog dengan mereka bukan solusi solusi operasi militer. Mereka menyatakan ingin merdeka bukan tidak puas dengan pembangunan di papua. Waktu 2016 di Mulya, ditembak di pos. Yang perlu kita tahan jalan masuk. Mereka jangan tingkat pembrontak, tetapi kita tingkat menjadi teroris, seperti pemburuan santoso, ketika itu dikirim 3000 orang tentara tidak masalah. Operasi militer bersamaan bisa, kalau tidak ada operasi melawan teroris terdepan tentara. Untuk yang menyatakan ingin merdeka seperti OPM, itu tugas tentara untuk menegakan kedaulatan. OPM tidak peduli ekonomi, ingin merdeka. 

(Kivlan Zein - Tokoh Adat & Kepala Suku di Papua)